Jumat (09/10/2026), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar memperkuat langkah pencegahan gratifikasi dan praktik percaloan dalam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi penguatan integritas aparatur …
Kamis (08/10/2026), Selembar akta kelahiran bisa menyimpan persoalan hukum yang baru terungkap puluhan tahun kemudian. Dokumen yang semula dianggap sah ternyata memuat identitas orang tua yang tidak sesuai dengan kenyataan. …
Selasa (7/7/2026), Pemerintah Kabupaten Blitar terus memperkuat perlindungan data kependudukan melalui pemusnahan dokumen administrasi yang sudah tidak berlaku. Sebanyak 55.964 dokumen kependudukan terdiri atas KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak …
Kamis (21/5/2026), Pemerintah Kabupaten Blitar terus memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui inovasi Lapak Maini atau Layanan Pengajuan Adminduk melalui Instansi Lain. Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Monitoring …
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SURAT EDARAN NOMOR : B/027.02.02.02.01.01/496/409.20.1/2026 TENTANG PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pengertian Profil Perkembangan Kependudukan Bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi mengenai perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa pengertian …
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : B/180.06/358/409.20.1/2026 TENTANG TATA TERTIB PEMOHON LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pemohon wajib membawa dokumen asli dan/atau foto copy yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis …
LAPAKDAHAR (LAporan Administrasi KepenDudukAn HARian) adalah aplikasi dashboard laporan harian yang digunakan untuk menampilkan rekapitulasi pelayanan Administrasi Kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Aplikasi ini menyajikan …
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN …
Saya telah membaca dan mengerti seluruh Kebijakan Privasi ini beserta konsekuensinya dan dengan ini menerima setiap hak, kewajiban, dan ketentuan yang diatur di dalamnya.
